Perlu, Mekanisme Pelibatan TNI |
|
|
|
Ditulis Oleh Kompas, 30 Maret 2010
|
|
Selasa, 30 Maret 2010 |
Jakarta, Kompas - Dalam upaya penanggulangan teror harus segera disiapkan mekanisme untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia. Hal ini untuk mempersiapkan terjadinya eskalasi teror dan munculnya modus-modus teror baru.
Hal ini menjadi benang merah dalam diskusi bertema ”Police and Military Cooperation in Anti-Terrorist Operations” yang diselenggarakan Ernst & Young dan ICWA (Indonesian Council on World Affairs) di Jakarta, Senin (29/3).
Hadir sebagai pembicara yaitu Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang juga Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI); Edy Prasetyono dari Hubungan Internasional UI; dan Andi Widjajanto dari Post Graduate Programme of Terrorism in International Security (UI).
Juwono mengatakan, polisi sebagai aparat sipil tetap didahulukan. Namun, pada saat diperlukan, militer bisa diperbantukan. Keterlibatan militer itu harus tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. ”Obyek vital dan lambang negara memang kewenangan militer,” kata Juwono.
Hal senada disampaikan Edy Prasetyono. Edy mengapresiasi keberhasilan Polri selama ini menangkap dan membongkar jaringan terorisme. Namun, menurut dia, akan ada saatnya di masa depan di mana akan muncul ancaman terorisme di luar kapasitas Polri, misalnya aksi teror di laut atau pada aset-aset vital negara. ”Pada saat itu, kita sudah harus siap dengan mekanisme untuk melibatkan militer,” ujarnya.
Ancaman eskalasi terorisme ini disampaikan Andi. Menurut dia, Abu Sungkar, salah seorang pentolan Jemaah Islamiyah, sejak 1995 berencana untuk membentuk pasukan jihad sebanyak 12.000 orang di Aceh. Namun, pembentukan tersebut terganggu dengan konflik Poso dan Ambon sehingga sebagian dari pasukan jihad ini harus dikirim ke dua daerah itu.
Menurut Andi, kalau teroris terus berkembang, aksinya akan berupa aksi gabungan teror (alliance of terror), seperti pembunuhan politik atau pembajakan. ”Kita harus siapkan militer kalau-kalau saja Polri tak siap dengan eskalasi itu,” katanya.
Juwono dan Edy melihat masih banyak pihak yang enggan dengan keterlibatan militer. Alasannya, banyak kejahatan militer pada masa lalu dan arogansi militer yang berlebihan. Namun, argumen yang disampaikan Edy, saat ini militer memiliki kapasitas yang tidak digunakan. (EDN)
 |
Arsip Berita 