Terorisme dan Ketegangan Politik |
|
|
|
Ditulis Oleh Dimas P Yuda, 15 Maret 2010
|
|
Jumat, 30 Juli 2010 |
Operasi pemberantasan terorisme terus dilakukan oleh Polri mulai dari Aceh Besar hingga pelumpuhan gembong teroris Dulmatin di Pamulang, Banten. Tentu saja hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Presiden SBY dalam upaya peningkatan keamanan. Sebab bila kita telusuri, sepanjang pemerintahannya saja terjadi beberapa kali peristiwa teror seperti Bom Bali II 1 Oktober 2005 dan Bom Kuningan II 17 Juli 2009.
Edward Newman (2007) dalam salah satu publikasinya, “Terorism and Political Violence”, memaparkan sebuah pandangan menarik soal kaitan terorisme dengan minimnya “political will”. Maksudnya, lebih kurang, bahwa minimnya kinerja pemerintahan sebuah negara bukan hanya menyebabkan buruknya kinerja sebagian besar sistem pelayanan negara termasuk keamanan, sekaligus berakibat pada munculnya kesempatan kelompok teror melakukan aksinya.
Di dalam negara transisi demokrasi seperti Indonesia, menurut penulis, ketegangan politik diantara para elit atau antara elit dengan rakyat bisa menjadi salah satu nuansa yang membuat pemerintahan bekerja sangat minim. Maka tidaklah heran seorang Noordin M Top atau Dulmatin bisa leluasa bergerak sekian tahun di Indonesia, menerobos perbatasan dan bahkan memiliki KTP Jakarta.
Ketegangan Politik
Di masa pemerintahan SBY Jilid I, peristiwa Bom Bali II (kembali) terjadi dan meluluhlantahkan dunia pariwisata Bali yang baru mulai bangkit dari serangan teror bom yang sama di tahun 2002. Peristiwa Bom bali II terjadi tatkala pemerintah tengah disibukan oleh polemik kenaikan harga BBM.
Saat itu masih tersimpan di dalam ingatan kita seputar polemik ketegangan politik kenaikan harga BBM. Harga bensin premium yang semula Rp 2.400 per liter naik menjadi Rp 4.500 per liter, atau naik sebesar 87,5 persen. Sementara harga minyak tanah naik sebesar 185 persen, dari Rp 700 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.
Pemerintah berusaha meyakinkan rakyatnya agar menerima kenaikan harga BBM. Alasan pemerintah saat itu adalah demi mengurangi “beban” subsidi pemerintah di dalam APBN yang konon mencapai lebih dari Rp. 60 triliun. Sementara terus terjadi kenaikan harga minyak di dunia internasional. Kebijakan ini tentu saja banyak ditentang oleh rakyat, dan kebanyakan anggota DPR kala itu pun bersikap kritis atas upaya kenaikan BBM ini. Bahkan beberapa elit politik seperti Akbar Tanjung, (Alm.) Gus Dur, Megawati, Try Sutrisno dan Wiranto sempat berkumpul meminta penundaan kenaikan harga BBM.
Kemudian teror Bom Kuningan II terjadi di dua tempat yaitu J.W.Marriott dan Ritz-Carlton yang kerap direpresentasikan sebagai “Amerika” oleh para teroris. Duka para korban serta kekecewaan mendalam yang bercampur kekesalan meliputi bangsa Indonesia. Terlebih lagi bagi para pendukung Manchester United (MU) di Indonesia sebab tim sepak bola kesayangan mereka hanya sempat bermain di Malaysia dan enggan ke Indonesia.
Presiden SBY saat itu langsung menunjukan sikapnya melalui pernyataan Presiden tentang Bom Kuningan. Presiden bukan hanya menunjukan beberapa gambar yang menempatkan wajahnya sebagai target dari para teroris, namun sempat “menghubungkan” peristiwa ini dengan proses Pemilu, termasuk dengan kekecewaan beberapa pesaing politiknya yang kalah. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa ini memang berdekatan dengan pengumuman hasil perhitungan suara di KPU. Maka tidak salah jika kemudian pidato ini menimbulkan polemik atau ketegangan politik di antara para elit politik saat itu.
Dan kini operasi memburu teroris di Aceh sampai Pamulang terjadi di tengah ketegangan politik kasus Century. Sidang Paripurna DPR yang sempat ricuh di hari pertama itu memukul telak pemerintah dengan unggulnya pilihan C yang menyalahkan pemberiaan dana pada Bank Century. Tentu saja ini berbeda dengan sikap Presiden dalam mendukung kebijakan bail out itu, sebagaimana ditunjukan dalam pidato Presiden menanggapi hasil paripurna DPR.
Ketegangan politik kasus Centry ini cukup kental melihat sekalipun partai politik yang kadernya berada di pemerintahan memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Terlebih lagi muncul pula kecurigaan dari masyarakat tentang adanya “barter” politik atau kasus hukum kelak demi mengamankan posisi pemerintah dalam mempertahankan keteguhan sikapnya mendukung bail out Bank Century. Namun suatu hal yang pasti bahwa perburuan teroris yang masih terus berlangsung hingga kini berhasil menggeser isu Bank Centruy dari headline beberapa media massa nasional.
Menangkal teror
Dari beberapa kasus teror sepanjang pemerintahan SBY setidak-tidaknya memunculkan beberapa pandangan. Pertama, beberapa aksi teror dilakukan di tempat yang nyaris sama: Bali dan Kuningan. Bahkan JW Marriott mengalami kejadian ini untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya di tahun 2003. Beberapa pendapat muncul menyinggung lemahnya pengamanan tempat tersebut. Selain itu kelemahan aktor keamanan, khususnya intelijen, dalam hal ini tentu saja harus diakui untuk kemudian mendapat perhatian bagi para pengampu kebijakan terkait. Sebab dalam urusan pemberantasan terorisme peran intelijen sangat lah penting, mengingat para teroris ini kerap membentuk kelompok clandestine yang tidak melulu bisa dihadapi dengan operasi bersenjata. Kendati begitu sampai saat ini urusan intelijen belum memiliki UU.
Kedua, para teroris bukan hanya handal dalam merakit bom atau berlatih perang, namun juga pandai memanfaatkan ketegangan politik yang ada. Paling tidak teroris berhasil masuk dalam celah di antara kesibukan elit politik yang berjibaku dalam beberapa isu politik tertentu. Sehingga tidak heran muncul pandangan sinis bahwa isu teror maupun aktornya ini sengaja “diciptakan” demi menghindari isu politik tertentu. Atau bahwa ketegangan politik itu sendiri memang telah menurunkan kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya aksi teror. Jika memang demikian, ketakutan yang mungkin muncul dikemudian hari adalah minimnya dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan teror.
Oleh karenanya upaya pemberantasan teror ini sebaiknya ditempatkan dalam sebuah program berkesinambungan yang menekankan pada aspek pencegahan dan penangkalan. Terjadinya beberapa kali teror dalam suatu periode pemerintahan tentu menunjukan lemahnya penekanan pada kedua aspek tersebut. Selain itu menjadi pelajaran bahwa “political will” dari pemerintah bisa ditunjukan dari peningkatan pelayanan kepada masyrakat khususnya dalam soal keamanan, mulai dari kelengkapan regulasi, ketertiban administrasi, pengamanan perbatasan, profesionalitas aparat sampai peningkatan kinerja. Sementara itu DPR juga dapat meningkatkan pengawasannya kepada pemerintah dalam konteks tujuan memajukan pelayanan sebagai usaha menghindari tuduhan bahwa DPR hanya sekedar mementingkan manuver politik sempitnya.
 |
Arsip Berita 