The Symposium on 10 Years of SSR in Indonesia, which took place in Jakarta from 28 to 29 May 2008, was coorganised by DCAF, Lesperssi, IDSPS (Institute for Defence, Security and Peace) and HRWG (Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy). The aim of the Seminar was take stock of the ongoing process of security sector reform in Indonesia, started 10 years ago in the post-New Order era. Over 130 participants attended the Symposium, which included senior military, police and intelligence personnel, parliamentarians, academics, NGOs, media, International Organisations and embassy staff. Indonesian stakeholders presented papers on key reform issues as a basis for further discussions about the status and needs of security governance, and to address progress made and future priorities for SSR programming. Over the coming months these papers will be analysed further in order to identify gaps and priorities to address the ongoing SSR needs in Indonesia..�
Kajian
Daniel S. Lev tentang Politik Perkembangan Peradilan di Indonesia terutama yang
mambahas 'Polisi versus Jaksa' dalam bukunya Legal Evolution and
Political Authority in Indonesia (2000 :�88–97) menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan di Indonesia telah terjadi
persaingan antar lembaga penegak hukum untuk mendapatkan “otoritas dan prestise”
yang lebih besar dalam perkembangan negara. Seperti ditunjukkan pada peristiwa
tahun
1946, di mana Perdana Menteri pertama RI Sutan Syahrir mengalihkan kepolisian
dari Kementerian Dalam Negeri ke Perdana Menteri,
polisi menganggap hal itu sebagai pengakuan atas pentingnya lembaga kepolisian.
Makalah pada diskusi RUU Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi Publik. Hotel Ibis Tamarin 18 Februari 2009, Jakarta. Acara diselenggarakan oleh IDSPS.